Saat ini kebutuhan batubara sangat tinggi, bahkan memenuhi kebutuhan dalam negeri saja sulit. Meningkatnya kebutuhan ini menjadikan pertambangan tanpa ijin (PETI) di Kalimanatan "semarak". Saya ingat akhir tahun lalu ketika ada diskusi ttg PETI ini di IAGI Bandung, bagaimana rusaknya lingkungan dan jumlah pencurian batubara yg sudah "menggila" ini. Nah aku sendiri pernah ikut2an "mencarikan" batubara ini. Namun setelah aku sadar dan meliat bagaimana PETI2 ini beroperasi aku malah menjadi ikutan merasa "berdosa" seandainya ternyata yg aku telah ikut menawarkan batubara tsb adalah hasil PETI. Adakah yang tahu bagaimana mengetahui apakah batubara ini adalah hasil PETI atau bukan ? Apakah ada dokumen "resmi"-nya ?

(sumber : dari Milis sebelah)

 

Tentunya bahan tambang itu kan milik negara (rakyat Indonesia). Artinya sebuah komoditi yg dimiliki (dikuasai) oleh negara. Jadi hak kepemilikan ada pada rakyat termasuk saya dan anda yg bangsa Indonesia tentunya. Komoditi ini menjadi haknya si penambang seandainya penambang tsb memiliki ijin menambang.

PETI itu katanya diperbolehkan (Perpu th 2004), dengan maksud bahwa pertambangan itu adalah "kegiatan pertambangan rakyat", mungkin maksudnya "sekala kecil". Seberapa kecil ..?? apakah hanya dengan cangkul dan sekop ? nah ini masalahnya. Bagaimana kalau menambang dengan bolduzer, crane dan dumptruck apakah masih dianggap "pertambangan rakyat", yg dimaksud di aturan itu ?

Jadi menurut saya kalau pertambangan tentunya mesti dengan ijin pemerintah kalau tidak ada ijin tentunya hasil tsb dianggap illegal.

Iklan